Foto : Saat Rapat APBDes 2026 di Pendopo Desa Tanjungsari Berubah, Jumat (13/11/2026).
PONOROGO I desatanjungsari.id – Pemerintah Desa Tanjungsari, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Pendopo Desa Tanjungsari, Jumat (13/11/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta berbagai unsur masyarakat.
Musdes tersebut menjadi forum penting untuk membahas penyesuaian program dan kegiatan pembangunan desa menyusul adanya perubahan kebijakan anggaran, termasuk pemangkasan anggaran yang berdampak pada sejumlah rencana kegiatan yang sebelumnya telah disusun.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Tanjungsari, Zainur Rofiqi, ST, menjelaskan bahwa pembahasan utama dalam musyawarah kali ini adalah penyesuaian APBDes Tahun 2026. Ia mengungkapkan, terdapat beberapa program yang tidak dapat direalisasikan sebagaimana perencanaan awal karena adanya pengurangan alokasi anggaran.
Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah desa melakukan penyesuaian secara cermat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas pembangunan.
Zainur berharap, melalui Musdes tersebut dapat dihasilkan keputusan yang benar-benar merupakan kesepakatan bersama, bukan sekadar penyesuaian administratif anggaran.
“Harapan kami, Musdes ini benar-benar menghasilkan kesepakatan bersama yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Program yang diputuskan harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Desa Tanjungsari,” pesan Kepala Desa.
Sementara itu, Ketua LPMD Desa Tanjungsari sekaligus Pendamping Kabupaten, Novi Tri Hartanto, menyampaikan bahwa perubahan APBDes harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap penyesuaian anggaran dan kegiatan desa memiliki dasar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan desa harus tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Ketentuan tersebut menjadi landasan agar perubahan APBDes tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai kewenangan desa.
Dalam pemaparannya, Novi juga menjelaskan delapan fokus utama penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan maupun penyesuaian program desa.
Delapan fokus tersebut meliputi:
1. Penanganan kemiskinan ekstrem. Pengalokasian anggaran untuk mendukung bantuan langsung tunai (BLT) Desa bagi keluarga miskin ekstrem sesuai ketentuan dan hasil pendataan.
2. Penguatan ketahanan pangan dan energi. Mendukung ketersediaan pangan lokal, pengembangan potensi pertanian, serta penguatan ketahanan energi di tingkat desa.
3. Layanan kesehatan dasar. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk upaya pencegahan dan penanganan stunting.
4. Adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Memperkuat kesiapsiagaan masyarakat serta mendukung langkah mitigasi dan penanganan dampak bencana maupun cuaca ekstrem.
5. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mendukung penguatan kelembagaan ekonomi desa dan pengembangan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dengan melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga.
7. Pembangunan infrastruktur digital. Mendukung penyediaan sarana teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa.
8. Program prioritas hasil Musyawarah Desa. Mengakomodasi kebutuhan mendesak lainnya berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat, dengan tetap memperhatikan kewenangan desa dan regulasi yang berlaku.
Novi menegaskan bahwa penentuan program harus mempertimbangkan ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa, kemampuan keuangan desa, serta kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, hasil musyawarah diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan kegiatan yang paling mendesak dan memberikan manfaat luas.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BPD Desa Tanjungsari, Gunawan juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses perubahan APBDes Tahun 2026. Ia berharap seluruh program yang nantinya disepakati dapat dilaksanakan secara optimal dan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, BPD, LPMD, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai kebutuhan serta aspirasi warga.
Melalui Musdes ini, Pemerintah Desa Tanjungsari diharapkan mampu menyusun kembali skala prioritas pembangunan secara realistis di tengah keterbatasan anggaran. Perubahan APBDes bukan semata-mata mengurangi atau menggeser kegiatan, melainkan menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran desa digunakan secara efektif, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama, pembangunan Desa Tanjungsari diharapkan tetap berjalan secara terarah, partisipatif, dan berkelanjutan meskipun dihadapkan pada penyesuaian kemampuan anggaran Tahun 2026.
- Reporter : Media Center.
